Anggaran Rumah Tangga

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA

(ART)

HIMKA

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA

HIMPUNAN MAHASISWA ANALIS KIMIA

BAB I

STRUKTUR ORGANISASI

Divisi Eksternal
Divisi Infokom
Divisi Pendidikan dan Kerohanian
Divisi Olahraga dan Seni
Divisi PSDM
Divisi Wirausaha
MPH
Ketua

Himpunan

Bendahara Umum

 

Sekretaris

Jendral

 

Sekretaris

Umum

Pasal 1

 

  Garis Komando

Garis koordinasi

Lingkup pengawasan dan aspirasi

 

 

BAB II

MAJELIS PERMUSYAWARATAN HIMPUNAN

Pasal 2

 

  1. Ketua Majelis Permusyawaratan Himpunan dipilih oleh anggota aktif HIMKA denganmekanisme yang disepakati.
  2. Ketua Majelis Permusyawaratan Himpunan diangkat, disahkan dan diberhentikan oleh Dewan Presidium sementara sebagai perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Analis Kimia.

Pasal 3

Kewajiban dan Hak Majelis Permusyawaratan Himpunan adalah:

Hak :

  1. Hak amandemen : Hak untuk melakukan amandemen terhadap produk hukum HIMKA
  2. Hak angket : Hak untuk melakukan penyelidikan secara langsung apabila terjadi penyimpangan oleh pengurus HIMKA POLBAN
  3. Hak Interpelasi : Hak untuk meminta keterangan sejelas-jelasnya terhadap pengurus HIMKA POLBAN
  4. Hak Imunitas : Hak untuk tidak di tuntut di muka persidangan terhadap pernyataan pendapat
  5. Menerima, mempertimbangkan dan memutuskan Laporan Pertanggungjawaban Ketua Himpunan dengan status diterima dengan pujian, diterima, diterima dengan catatan atau ditolak

 

 

 

Kewajiban:

  1. Mengesahkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Himpunan Mahasiswa Analis Kimia.
  2. Majelis Permusyawaratan Himpunan mengeluarkan dan menyusun ketetapan dan undang-undang untuk hal-hal yang tidak termuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  3. Dalam menjalankan tugasnya, Majelis Permusyawaratan Himpunan membentuk sekretaris dan komisi-komisi yakni:
  4. Komisi I adalah Komisi bidang legislatif dan pengawasan
  5. Komisi II adalah Komisi bidang yudikatif
  6. Komisi III adalah Komisi bidang aspirasi dan mediasi
  7. Anggota Majelis Permusyawaratan Himpunan dapat memberhentikan ketua Majelis Permusyawaratan  Himpunan tanpa melalui mekanisme Sidang Umum dengan syarat:
  8. Ketua Majelis Permusyawaratan Himpunan meninggal dunia.
  9. Ketua Majelis Permusyawaratan Himpunan menyimpang dari Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang telah ditetapkan.
  10. Ketua Majelis Permusyawaratan Himpunan melakukan tindakan kriminal atau asusila.
  11. Ketua Majelis Permusyawaratan Himpunan sudah tidak terdaftar/cuti di Politeknik Negeri Bandung.
  12. Ketua Majelis Permusyawaratan Himpunan mengundurkan diri.
  13. Ketua Majelis Permusyawaratan Himpunan hilang akal.

Pasal 4

Tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan HIMKA POLBAN:

  1. Majelis Permusyawaratan Himpunan mempunyai wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan ketua Himpunan Mahasiswa Analis Kimia.
  2. Majelis Permusyawaratan Himpunan dapat memberhentikan ketua Himpunan Mahasiswa Analis Kimia tanpa mekanisme Sidang Umum dengan syarat:
  3. Ketua Himpunan meninggal dunia.
  4. Ketua Himpunan menyimpang dari Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang telah ditetapkan.
  5. Ketua Himpunan melakukan tindakan kriminal atau asusila.
  6. Ketua Himpunan sudah tidak terdaftar/cuti di Politeknik Negeri Bandung.
  7. Ketua Himpunan mengundurkan diri.
  8. Ketua Himpunan hilang akal.

 

Pasal 5

Anggota Majelis Permusyawaratan Himpunan Mahasiswa Analis Kimia POLBAN merupakan anggota aktif dan anggota kaderisasi Himpunan Mahasiswa Analis Kimia

.

Pasal 6

  1. Tugas pokok Sidang Umum:
  2. Meminta pertanggung jawaban Ketua HIMKA POLBAN selama satu periode untuk selanjutnya dapat diterima dengan pujian, diterima, diterima dengan catatan atau ditolak.
  3. Membahas Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
  4. Mengangkat dan Memberhentikan Ketua Himpunan.
  5. Membentuk Dewan Presidium.

 

  1. Tugas pokok Sidang Pertengahan:

Menilai pertanggungjawaban program kerja selama setengah masa baktioleh ketua Himpunan Mahasiswa Analis Kimia untuk selanjutnya dapat diterima dengan pujian, diterima, diterima dengan catatan atau ditolak.

  1. Tugas pokok Sidang Istimewa:
  2. Menempatkan hal-hal yang diperlukan atas persetujuan 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan HIMKA POLBAN.
  3. Sidang istimewa diadakan jika diperlukan.
  4. Rapat

Rapat diadakan apabila diperlukan.

 

BAB III

KEPENGURUSAN HIMKA POLBAN

Pasal 7

 

Hak dan Kewajiban Ketua HIMKA POLBAN adalah:

  1. Membuat keputusan-keputusan dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  2. Melaksanakan roda kepengurusan sesuai GBKO dan AD/ART HIMKA POLBAN
  3. Melaksanakan program kerja kepada Majelis Permusyawaratan Himpunan.
  4. Mempertanggungjawabkan penyelenggaraan roda organisasi kepada Majelis Permusyawaratan HIMKA POLBAN.

Pasal 8

  1. Ketua HIMKA POLBAN memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  2. Sehat jasmani dan rohani.
  3. Dipilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil oleh anggota aktif dan anggota kaderisasi Himpunan Mahasiswa Analis Kimia.
  4. Diangkat, disahkan dan diberhentikan oleh Majelis Himpunan Mahasiswa Analis Kimia.
  5. Memiliki nilai IPK minimal lebih dari sama dengan 2,75.
  6. Jika ketua Himpunan Mahasiswa Analis Kimia diberhentikan tanpa melalui mekanisme Sidang Umum maka ditunjuk Ketua Himpunan Mahasiswa Analis Kimiapengganti sampai akhir masa kepengurusan.
  7. Ketua Himpunan Mahasiswa Analis Kimia sementara adalah:
  8. Sekretaris Jenderal HIMKA POLBAN yang menjabat pada masa bakti tersebut.
  9. Apabila tidak ada Sekretaris Jenderal, maka ditunjuk langsung oleh Majelis Permusyawaratan Himpunan.

 

Pasal 9

Tugas dan Wewenang Ketua HIMKA POLBAN:

  1. Ketua bersama pengurusmerencanakan dan melaksanakan program kerja.
  2. Membentuk dan memberhentikan kepengurusan.
  3. Membuat kebijakan-kebijakan yang menyangkut kepentingan HIMKA POLBAN yang tidak bertentangan dengan GBKO dan AD/ART

 

Pasal 10

  1. Kepengurusan anggota Himpunan Mahasiswa Analis Kimia dibentuk, diangkat, disahkan dan diberhentikan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Analis Kimia dengan cara musyawarah mufakat.
  2. Anggota Divisi dipilih oleh Ketua Divisi melalui mekanisme musyawarah dengan Ketua HIMKA.

 

 

 

 

 

 

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 11

  1. Keanggotaan Himpunan Mahasiswa Analis Kimia adalah mahasiswa dan alumni Program Studi Analis Kimia dibawah Jurusan Teknik Kimia, Politeknik Negeri Bandung.
  2. Macam-macam Anggota
    1. Anggota kaderisasi merupakan mahasiswa program studi Analis KimiaPoliteknik Negeri Bandung yang masih dalam proses rangkaian kaderisasi.
    2. Anggota aktif adalah anggota HIMKA POLBAN yang masih terdaftar dalam       kegiatan akademik di POLBAN dan telah mengikuti kaderisasi.
    3. Anggota demisioner adalah anggota HIMKA POLBAN yang telah menyelesaikan dua kali masa bakti dan masih terdaftar sebagai mahasiswa program studi Analis KimiaPoliteknik Negeri Bandung.
    4. Anggota pasif adalah anggota HIMKA POLBAN yang sudah tidak terdaftar   dalam kegiatan akademik di POLBAN dan telah mengikuti kaderisasi.

 

Pasal 12

Hak dan Kewajiban anggota kaderisasi HIMKA POLBAN:

  1. Memiliki hak bicara dan hak suara
  2. Memiliki hak dipilih dan memilih
  3. Memiliki hak menyampaikan aspirasi
  4. Menjaga nama baik HIMKA POLBAN
  5. Memegang teguh AD/ART.
  6. Membayar uang kas himpunan.

Pasal 13

Hak dan Kewajiban anggota aktif  HIMKA POLBAN:

  1. Berhak menggunakan fasilitas himpunan
  2. Memiliki hak bicara dan hak suara
  3. Memiliki hak dipilih dan memilih
  4. Memiliki hak menyampaikan aspirasi
  5. Menjaga nama baik HIMKA POLBAN
  6. Memegang teguh AD/ART.
  7. Membayar uang kas himpunan.

 

Pasal 14

Hak dan Kewajiban anggota demisioner HIMKA POLBAN :

  1. Berhak menggunakan fasilitas himpunan
  2. Memiliki hak bicara
  3. Memiliki hak menyampaikan aspirasi
  4. Menjaga nama baik HIMKA POLBAN
  5. Memegang teguh AD/ART.
  6. Membayar uang kas himpunan.

 

Pasal 15

Hak dan Kewajiban anggota pasif HIMKA POLBAN:

  1. Berhak menggunakan fasilitas himpunan
  2. Tidak memiliki hak suara
  3. Tidak memiliki hak dipilih dan memilih
  4. Memiliki hak menyampaikan aspirasi
  5. Menjaga nama baik HIMKA POLBAN

 

BAB V

KEUANGAN

Pasal 16

Sumber keuangan himpunan berasal dari Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan, iuran anggota, dan usaha-usaha yang sah dan tidak mengikat.

 

Pasal 17

Keuangan HIMKA POLBAN dikelola oleh Bendahara umum HIMKA dan digunakan untuk kepentingan HIMKA POLBAN.

Pasal 18

Alokasi penggunaan keuangan HIMKA POLBAN diatur dalam APBH (Anggaran Pengeluaran dan Belanja Himpunan) yang diajukan oleh pengurus dan disetujui oleh Ketua HIMKA POLBAN.

Pasal 19

Penggunaan dana oleh pengurus HIMKA POLBAN disetujui oleh ketua HIMKA dan selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada ketua Majelis Permusyawaratan HIMKA POLBAN.

 

 

 

 

BAB VI

LAMBANG, BENDERA DAN ATRIBUT

Pasal 20

  1. Lambang HIMKA POLBAN
  1. Bendera HIMKA POLBAN

–          Warna dasar putih

–          Terdapat lambang HIMKA POLBAN

  1. Atribut HIMKA POLBAN

–          Syal

–          Kaos.

–          Jaket.

 

Pasal 21

FOTO
  1. Warna syal HIMKA POLBAN adalah Kuning
  2. Bentuk syal HIMKA POLBAN adalah segitiga sama kaki.
  3. Terdapat lambang HIMKA.
  4. Dibawah lambang HIMKA terdapat tulisan ‘HIMKA’ dan tahun angkatan.

Pasal 22

FOTO tampak depan dan belakang
  1. Warna kaos HIMKA POLBAN adalah kuning
  2. Terdapat lambang HIMKA di dada kiri.
  3. Terdapat tulisan HIMKA dan tahun angkatan  pada bagian belakang kanan bawah.

 

 

Pasal 23

FOTO tampak depan dan belakang
  1. Warna luar jaket HIMKA POLBAN adalah Kuning dan warna dalamnya adalah hitam.
  2. Terdapat lambang HIMKA POLBAN pada dada kiri.
  3. Terdapat lambang POLBAN pada lengan kanan atas.
  4. Terdapat Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan Barcode pada bagian belakang kanan bawah.

BAB  VII

                                                                    PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam surat ketetapan yang dibuat oleh MPH.

Pasal 25

Anggaran rumah tangga ini hanya dapat diubah dan disahkan melalui sidang Umum atau sidang Istimewa dengan prosedur yang telah ditetapkan.

 

 

Pasal 26

Dengan berlakunya Anggaran Rumah Tangga ini, maka segala sesuatu yang bertentangan dengan Anggaran Dasar akan diatur kembali dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Pasal 27

Ketentuan yang ada pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIMKA POLBAN tidak berlaku bagi kalangan luar HIMKA POLBAN.

Pasal 28

Hal-hal yang tidak dimuat dalam AD/ART akan diatur kemudian.

Pasal 29

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak disahkan

 

Biar lebih jelas dan lengkap  lihat di ====>> Anggaran Rumah Tangga HIMKA.rev2014

 

 

Bales Dong

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: